Jubir HTI: Yang Lebih Anarkis dari FPI Kok Tidak Dibubarkan?

Pemerintah dan gerombolan liberal kembali mewacanakan pembubaran ormas anarkis pasca tindak anarkis yang dilakukan sekelompok orang yang menentang kedatangan ormas Islam Front Pembela Islam (FPI) ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Anehnya, wacana tersebut mengarah pada pembubaran FPI saja, tidak kepada kelompok anarkis yang menolak FPI tidak pula pada ormas atau pun orpol yang jauh lebih anarkis bila dibanding dengan FPI. 

 

Bukti pemerintah diskriminatif ? Dan bagaimana pandangan Islam terkait kekerasan? Temukan jawabannya dalam wawancara wartawan mediaumat.com Fatih Mujahid dengan Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia Muhammad Ismail Yusanto. Berikut petikannya. 

Apa motif sebenarnya dari aksi  penolakan kelompok tertentu kepada FPI di Palangkaraya?

Kalau yang tersurat artinya apa yang mereka sampaikan dan diberitakan oleh media adalah  mereka menolak kedatangan FPI. Mereka beralasan,  ”kehadiran FPI di Palangkaraya ataupun Kalimantan Tengah dapat memicu konflik horizontal, mengingat FPI sering bertindak anarkis”. Itu yang terbaca di media massa.

Tapi kita meragukan hal tersebut kalau yang mereka persoalkan anarkisme FPI, maka sesungguhnya ada banyak ormas di Indonesia banyak melakukan tindakan anarkisme yang  jauh lebih parah dari yang diperbuat FPI. Bahkan sejumlah parpol lebih parah lagi. Lihat saja, bila parpol tersebut kalah dalam Pilkada, tidak sedikit yang bertindak anarkis.

Kalau FPI dikatakan bertindak anarkis, bukankah tindakannya pun sudah sudah diproses secara hukum. Ditangkap pelakunya, diadili bahkan dimasukkan dalam penjara. Proses hukumnya sudah berjalan dan selesai. Mengapa harus dirisaukan? Karenanya kami meragukan motif itu.

Jadi, kami mengecam tindak anarkis yang menolak kedatangan FPI ke Palangakraya, Kalimantan Tengah itu. Karena tindakan itu sama sekali tidak mendasar apalagi kenyataannya, FPI datang untuk membuka cabang dan untuk menghadiri Perayaan Maulid Nabi. Artinya, kegiatan itu adalah kegiatan dakwah. Jadi, bagaimana mungkin orang yang hendak berdakwah ditindak seperti itu melalui kekerasan dan semena-mena? Saya kira itu tidak beradab.

Kalau mereka persoalkan anarkisme FPI, apa bedanya dengan yang mereka lakukan itu? Mereka berdemo di bandara dan itu kan dilarang oleh undang-undang apalagi sampai masuk ke airport, mengacungkan senjata tajam dan mengancam ingin membunuh. Itu sendiri sudah merupakan anarkisme.

Dan setelah delegasi FPI diterbangkan ke Banjarmasin, mereka kemudian bergerak dan membakar panggung yang bakal dipakai acara Maulid lalu merusak toko-toko yang mereka sangka milik pendukung acara Maulid itu. Ini anarkisme!

Mereka persoalkan anarkisme yang dilakukan FPI, lalu mereka melakukan anarkisme itu sendiri. Apa maksudnya itu? Kemudian, bahwa ini negeri mayoritas Muslim dan kewajiban Muslim itu berdakwah di mana pun dan tidak boleh ada hambatan dalam dakwah. Dan tidak boleh menghalangi rakyat Indonesia untuk datang kemana pun.

Coba bayangkan, kalau ada satu orang atau sekelompok yang tidak suka orang itu, kemudian menolak kehadiran orang yang tidak disuka itu maka akan merembet ke mana-mana, misalkan ketika orang Betawi merasa tersinggung dan Teras Narang datang ke sini (Jakarta) dan ditolak di Jakarta bagaimana coba? Jadi akan timbul kekacauan ini akan menjadi bibit anarkisme yang akan lebih besar nantinya.

Lantas mengapa kelompok Dayak melakukan itu?

Kami menolak kalau itu dikatakan kelompok Dayak. Karena pada faktanya Dayak Muslim dan FPI datang ke sana itu justru untuk membantu orang-orang Dayak yang bersengketa lahan dengan sejumlah perusahaan sawit. Jadi FPI datang untuk menolong mereka. Saya kira ini ada orang-orang tertentu yang memprovokasi dan memanfaatkan sentimen ras untuk mengadu domba antar warga masyarakat.

Gerombolan liberal merespon insiden itu dengan kampanye “Indonesia tanpa FPI”. Komentar Anda?

Apa urusan mereka begitu, kalau memang mereka anti FPI karena FPI sering bertindak anarkisme mestinya mereka juga mempersoalkan gerombolan yang masuk ke Bandara dan membakar panggung dan merusak toko lalu mengancam membunuh!  Kalau betul mereka ingin Indonesia katanya tanpa kekerasan, berarti harus juga tanpa ada orang-orang yang melakukan anarkisme di sana dan juga tanpa Ormas dan Orpol yang terbukti melakukan tindakan anarkisme!

Apakah mereka berani mengatakan Indonesia tanpa PDI P misalkan.

Memang PDI P kenapa?

Kan PDI P pada waktu Pilkada di Tuban kalau tidak salah juga melakukan tindakan anarkisme, membakar gedung pemerintahan di sana. Atau ketika Megawati kalah melawan Gus Dur, kan massa PDI P dulu mereka juga membakar rumah orang tua Pak Amien Rais. Kalau mereka konsisten menolak anarkisme mestinya hal begini juga dipersoalkan! Tapi kan mereka tidak pernah mempersoalkan itu. Jadi mereka hanya menunggangi saja isu ini untuk mendiskreditkan kelompok Islam dalam hal ini FPI.

Saya bukan bermaksud mendukung tindakan anarkisme, tetapi marilah kita profesional. Kalau FPI melakukan tindakan kekerasan dan sudah melanggar hukum maka itu saja dipersoalkan, saya kira ini sudah dilakukan, dan FPI sudah menerima itu. Jadi apa urusannya kaum liberal mempersoalkan organisasinya? Kalau orang-orang liberal ini konsisten harusnya menyerukan siapa saja yang  melakukan tindakan kekerasan harus dibubarkan. Jadi mengapa hanya FPI saja yang dipermasalahkan?

Bukan hanya gerombolan liberal, pemerintah pun nampak diskriminatif terhadap FPI. Benarkah?

Kalau pemerintah selalu menunjuk hidung persoalan anarkisme pada FPI, tapi tidak pada yang lain, dalam hal ini orang-orang yang menolak kedatangan delegasi FPI, maka pemerintah diskriminatif.

Apakah akan dihubung-hubungkan dengan revisi UU ormas?

Iya itu sama, bahwa itu tidak relevan karena persoalannya itu bukan pada pengaturan di level undang-undang tapi di level setting sistem politik yang ada. Kalau UU Ormas ini diperbaharui maka tidak akan menyelesaikan masalah.

Terlepas dari itu semua, bagaimana Islam mensikapi kekerasan?

Islam agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasulullah SAW sebagai rahmat. Rahmat itu adalah seluruh kebaikan, ketentraman, kesejahteraan, kemudiaan kedamaian. Selain mengatur soal-soal seperti itu, Islam pun mengatur pula masalah  kekerasan. Islam bukan tidak setuju dengan “kekerasan” dan juga tidak setuju bila kita “selalu bertindak dengan kekerasan”.

Islam mengatur kapan kita melakukan kekerasan dan kapan kekerasan itu tidak boleh dilakukan. Ketika itu kita dalam rangka mendidik anak umur 10 tahun. Dia tidak mau juga melakukan sholat, maka boleh dipukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Itukan salah satu bentuk kekerasan dalam rangka mendidik.

Ketika kita diserang maka kita harus melawan. Dan melawan itu dengan jihad dan pasti melakukan kekerasan. Jadi kekerasan itu ada pada tempatnya, kita tidak boleh menolak tapi juga kita tidak boleh serampangan melakukannya. Jadi kalau kita kembali pada Islam maka kita akan tahu kapan kekerasan itu harus dilakukan dan kapan kekerasan itu tidak boleh dilakukan.(mediaumat.com, 16/2/2012)

Read more »

PKS Perjuangkan Soeharto Pahlawan Nasional, SBY & Demokrat Menolak Keras

JAKARTA (voa-islam.com) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memperjuangkan penguasa rezim orde baru Soeharto menjadi Pahlawan Nasional. Padahal Presiden SBY tidak setuju Soeharto Pahlawan Nasional. Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta menyatakan partainya mendorong pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto dengan pertimbangan dia berjasa membangun bangsa dan negara dalam tiga dasawarsa, sekaligus memberikan penghargaan kepada orang yang sudah meninggal dunia.

“Pak Harto sudah membangun bangsa dan negara Indonesia di berbagai sektor,” kata Anis Matta menjawab pertanyaan pers di Gedung DPR, Jakarta, Senin (25/10/2010).

Anis mengesampingkan kesalahan Soeharto ketika menjadi presiden dengan mengatakan setiap orang memiliki kesalahan.

“Setiap orang termasuk pahlawan nasional tentu ada kesalahan, tidak ada orang yang sama sekali bersih dari kesalahan,” katanya.

Wakil Ketua DPR RI ini mengatakan, saat ini Soeharto sudah tidak mempersoalkan gelar pahlawan nasional, karena sudah meninggal dunia.

“Pak Harto sesungguhnya tidak perlu gelar pahlawan. Orangnya sudah meninggal dunia. Gelar pahlawan yang diusulkan diberikan kepadanya berupa kearifan dari orang-orang yang masih hidup kepada orang yang sudah meninggal,” jelasnya.

....Pak Harto sudah membangun bangsa dan negara Indonesia di berbagai sektor, kata Anis Matta....

Perjuangan PKS untuk memahlawankan Soeharto itu bertolak belakang dengan sikap kebanyakan aktivis yang justru menolak Soeharto jadi pahlawan nasional.

Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI MPO) menyatakan menolak pencalonan mantan Presiden Soeharto sebagai pahlawan nasional oleh kementerian sosial. Ketua PB HMI MPO M Chozin Amirullah dalam pernyataan persnya di Jakarta, Senin (18/10/2010) menyebutkan, PB HMI menolak pemberian gelar pahlawan karena Soeharto selama lebih dari 32 tahun telah menjerumuskan bangsa ini kepada keterpurukan yang tiada tara. Selama berkuasa, rezim Soeharto telah melakukan pengkhianatan terhadap nilai-nilai demokrasi dengan melalui kejahatan HAM berat atau kejahatan terhadap kemanusiaan, yang semestinya tidak bisa dihapuskan di luar pengadilan, atau pun karena kedaluwarsa.

....Selama berkuasa, rezim Soeharto telah melakukan pengkhianatan terhadap nilai-nilai demokrasi dengan melalui kejahatan HAM berat atau kejahatan terhadap kemanusiaan, kata PB HMI....

Penolakan serupa juga dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), pada hari yang sama. Dengan tegas ICW menolak usulan mantan presiden Soeharto dijadikan pahlawan nasional, terkait banyaknya kesalahan yang  dilakukan Soeharto saat menjadi presiden. Soeharto dinilai memperkaya diri sendiri dan mengeluarkan berbagai kebijakan yang menguntungkan keluarga serta kroninya. ICW juga menyebut presiden kedua RI itu terlibat sejumlah kasus HAM.

Penolakan terhadap rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto juga disuarakan dengan lantang oleh Front Aksi Mahasiswa (FAM) Universitas Indonesia (UI), Aktivis 98, Indonesia Corruption Watch (ICW), Komite Rakyat Bangkit Melawan (KORBAN), dan masih banyak lagi.

Demokrat: SBY Tak Setuju Soeharto Jadi Pahlawan

Bertolak belakang dengan PKS, Partai Demokrat justru menyatakan penolakan dengan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto.

Sekretaris Departemen Pemajuan dan Perlindungan HAM Partai Demokrat, Rachland Nashidik, dengan tegas menolak bila Soeharto mendapatkan gelar pahlawan nasional. “Soeharto tidak layak diberikan gelar pahlawan nasional karena kepemimpinannya yang otoriter,” katanya.

Bahkan Partai Demokrat berani memastikan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) tidak akan setuju terhadap pemberian gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto.

“Saya percaya presiden tidak akan menyetujui usulan Soeharto jadi pahlawan. Tapi ini memang prosedur yang dilakukan Kemensos, dia mengajukan beberapa nama (calon yang akan diberi gelar), jadi memang ada peluang,” ujar Rachlan usai rilis survei penilaian pemerintahan Soeharto oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) di Jakarta Pusat, Jumat (22/10/2010).

....Saya percaya presiden tidak akan menyetujui usulan Soeharto jadi pahlawan. Soeharto tidak layak diberikan gelar pahlawan nasional karena kepemimpinannya yang otoriter, kata Rachland Nashidik, petinggi Partai Demokrat....

Rachlan menyatakan, dirinya tidak terlalu perduli sekaligus menolak pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Menurut dia, isu yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah adalah bagaimana memulihkan hak-hak warga negara yang menjadi korban pemerintahan orde baru.

“Bagaimana saya bisa bilang Pak Harto pahlawan, sementara saat pemerintahannya, warga negara tidak bisa menyampaikan pendapat dengan bebas. Bicara Soeharto adalah bicara tentara yang bisa jadi gubenur di mana-mana, bagaimana militer bisa mudah masuk ke rumah pribadi anda,” tandas Rachlan.

Staf Khusus Presiden SBY: Percuma Soeharto Diberi Gelar Pahlawan!

Nampaknya, langkah PKS memperjuangkan gelar Pahlawan Nasional tidaklah mulus. Karena Staf Khusus Presiden SBY, Andi Arief secara tegas menyatakan percuma mendiang Presiden Soeharto diberi gelar pahlawan.

Andi Arief beralasan, percuma saja mantan penguasa Orde Baru itu diberi gelar pahlawan bila tanpa ada rekonsiliasi terlebih dahulu. Syarat rekonsiliasi adalah TAP MPR Soeharto harus dicabut, termasuk TAP pelarangan PSI dan Masyumi.

“Saya tegaskan, percuma! Percuma memberi gelar pahlawan kepada Soeharto tanpa rekonsiliasi. Sesuatu tindakan yang percuma artinya, buat bangsa ini. Bagi bangsa ini, yang dibutuhkan adalah sebuah rekonsiliasi,” tegasnya di Istana Bogor, Kamis (21/10/2010).

Andi juga menilai usulan pemberian gelar pahlawan kepada mantan Presiden Soeharto adalah usulan yang aneh. Andi beralasan, masih ada handicap, TAP MPR soal Soeharto hingga kini belum juga dicabut.

“Tap MPR itu tertinggi lho. Masak orang yang terkungkung dalam permasalahan hukum masih diajukan sebagai pahlawan. Saya kira, sikap presiden mengikuti prosedur lah. Prosedurnya masuk, dan tim tanda jabatan, pasti akan mempertimbangkan banyak hal,” tandas Andi.

....percuma mendiang Presiden Soeharto diberi gelar pahlawan, bila tanpa ada rekonsiliasi terlebih dahulu. Syarat rekonsiliasi adalah TAP MPR Soeharto harus dicabut, termasuk TAP pelarangan PSI dan Masyumi, kata Andi Arief, Staf Khusus Presiden SBY....

Andi Arif menjelaskan, rekonsiliasi yang dilakukan adalah melupakan rasa saling dendam. Bahkan, bila ada aset-aset negara terkait Soeharto, dikembalikan terlebih dahulu ke negara. Hal ini, kata Andi hal yang juga penting untuk menjawab persoalan bangsa ini.

Andi Arief yang tak lain mantan korban rezim Orba ini kemudian menyatakan tak ingin berandai-andai, bila gelar Soeharto sebagai pahlawan diberikan tanpa ada rekonsiliasi terlebih dahulu. Ia kemudian menjawab diplomatis, seorang mantan presiden, sebetulnya tak perlu mendapat gelar pahlawan.

Andi menjelaskan bahwa syarat rekonsiliasi adalah pencabutan semua TAP MPR Soeharto, termasuk TAP pelarangan PSI dan Masyumi. [silum/dbs]

Sumber : One Ummah

Read more »

Ulama : “Beli Suara Pemilu Haram”

Anggota Majma’ Al Buhuts Al Islami Al Azhar juga menegaskan bahwa hadiah yang diberikan kepada calon pemilih juga termasuk suap.

Dr Abdul Mu’thi Bayumi, anggota Majma’ Al Buhuts Al Islami Al Azhar menyatakan bahwa penyuapan terhadap calon pemilih, agar ia memilih pihak tertentu, dengan berbagai variannya hukumnya haram, demikian lansir almersyoon(26/10).

Bayumi juga menegaskan bahwa hadiah, yang diberikan kepada calon pemilih juga termasuk suap. Karena terkadang, para caleg memberi uang atau hadiah kepada calon pemilih agar memilihnya di masa pemilu kelak.

Menurut Bayumi, cara-cara seperti ini menyebabkan seseorang bisa terpilih, bukan karena ia layak dipilih, namun karena ia memiliki uang. Padahal, tugas yang hendak diemban oleh mereka adalah tugas-tugas berat.

Apa yang dinayatakan Bayumi sejalan dengan fatwa yang pernah dikeluarkan oleh Dar Al Ifta` Al Mishriyah pada tahun 2008. Fatwa itu melarang calon pemilih menerima uang dari para caleg, sehingga mereka bisa memberikan suara kepada yang berhak. [hidayatullah.com, 26/10/2010]

Read more »